Desa KENDALREJO

Pemerintah Desa Kendalrejo mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan 2025 Semoga hati kita senantiasa dipenuhi dengan kedamaian dan keikhlasan. ..selengkapnya

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 24 (d) yang mengatur tentang keterbukaan publik serta pelaksanaan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, ..selengkapnya

Tugas dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 84 tahun 2015. KEPALA DESA Pasal 6 Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, ..selengkapnya

Kegiatan Sub PIN Polio itu dilaksanakan berdasar surat Menteri Kesehatan Nomor: IM.02.03/Menkes/1051/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Pelaksanaan Sub PIN dalam rangka Penanggulangan KLB Polio cVDPV2. Dengan ditemukannya kasus lumpuh layu akut (Acute Flaccid Paralysis) atau disingkat dengan AFP di ..selengkapnya

Semangat pahlawan mengalir dalam darah kita, mendorong kita untuk melawan kemiskinan dan kebodohan. Di Hari Pahlawan 2023, marilah bersatu dalam upaya membangun bangsa yang cerdas dan berdaya. Tiap langkah kita adalah kekuatan perubahan. ..selengkapnya

Desa Kendalrejo kembali menyalurkan Bantuan Langsung tunai Dana desa ( BLT DD )tahap ke 1 untuk bulan Januari- maret tahun 2023. Anggaran yang bersumber dari Dana Desa yang diberikan kepada 30 KPM (keluarga penerima manfaat).Dari hasil musdes telah menghasilkan kesepakatan mendapat 30 KPM yang terdiri ..selengkapnya

 Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 24 (d) yang mengatur tentang keterbukaan publik serta pelaksanaan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi ..selengkapnya

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 24 (d) yang mengatur tentang keterbukaan publik serta pelaksanaan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, ..selengkapnya